PAKLARING PALSU
Dalam dunia kerja yang kompetitif, beberapa pencari kerja terkadang tergoda untuk mengambil jalan pintas dengan menggunakan dokumen palsu, termasuk paklaring […]
HUkum Pidana
PENINJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM INDONESIA
Peninjauan kembali atau yang biasa disingkat PK adalah salah satu upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam
KETAHUI AKIBAT HUKUM MELAKUKAN VANDALISME
Vandalisme merupakan tindakan atau perbuatan yang mengganggu atau merusak berbagai objek fisik dan buatan, baik milik pribadi (private properties) maupun
KETAHUI AKIBAT HUKUM PUNGUTAN PARKIR LIAR
Setiap individu yang memiliki kendaraan bermotor pasti membutuhkan layanan fasilitas parkir. Parkir merupakan tempat penitipan sementara yang disediakan oleh penyelenggara
KETAHUI PERBEDAAN ANTARA DAKWAAN DAN TUNTUTAN
Dalam konteks sistem hukum, istilah “dakwaan” dan “tuntutan” seringkali digunakan secara bergantian, tetapi keduanya memiliki makna dan peran yang berbeda.
KETAHUI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Korporasi secara normatif didefinisikan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang
KETAHUI KETENTUAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020
Keadilan Restoratif menjadi suatu paradigma hukum yang semakin diakui pentingnya dalam menangani tindak pidana. Konsep ini menekankan pemulihan hubungan
KETAHUI KETENTUAN PENGEDARAN ROKOK ELEKTRIK DI INDONESIA
Perkembangan rokok di Indonesia didominasi oleh rokok konvensional berbahan dasar cengkeh yang biasa digunakan untuk pengobatan, seiring berkembangnya zaman saat
KETAHUI KEKERASAN PSIKIS DALAM UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan berasal dari kata keras yang di antara artinya adalah tidak mengenal belas kasihan; tidak lemah
KETAHUI PEMBELAAN TERPAKSA MENJADI ALASAN PENGHAPUS PIDANA
Alasan penghapus pidana merupakan aturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah