PROSEDUR PENDAFTARAN SURAT GUGATAN PERDATA TINGKAT PERTAMA HINGGA KASASI

Hukum perdata diatur berdasarkan Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang merupakan terjemahan dari burgelijk wetboek sebagai aturan yang dibawa oleh Belanda dan diterapkan di Indonesia pada masa penjajahan.

Hukum perdata dapat diklasifikasi sebagai arti materiil dan arti formil, hukum perdata sebagai arti materiil adalah KUH Perdata yang berisi aturan aturan mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak, hukum perdata sebagai arti formil adalah Hukum Acara Perdata yang berfungsi untuk menegakan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dalam hal ini apa yang diatur dalam KUH Perdata sebagai hukum materiil.

Hukum acara perdata sebagai arti untuk menegakan hukum perdata materil bersumber dari 3 dasar hukum, yaitu:

1. Rechtregglement voor de buitengewesten (RBG).
2. Herzein inlandsch reglement (HIR).
3. Wetboek op de burgelijke rechtvordering (RV).

Gugatan perdata mempunyai dua bentuk yaitu gugatan secara lisan dan gugatan secara tertulis dalam hal ini dapat pula disebut sebagai surat gugatan. Mengenai gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR yang menyatakan bahwa apabila penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya. Sedangkan mengenai gugatan tertulis atau surat gugatan diatur pada penjelasan Pasal 118 HIR yang menyatakan bahwa gugatan dibuat dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasanya).

Mengenai bentuk gugatan tertulis setelah membuat gugatan tersebut harus mendaftarkan kepada pengadilan guna gugatan tersebut dapat diperiksa, diadili dan diputus, adapun prosedur pendaftarannya sebagai berikut:

Prosedur Pendaftaran Gugatan Perdata Tingkat Pertama:

1. Penggugat atau diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan yang berwenang mengadili dengan membawa dokumen-dokumen yaitu surat gugatan dan surat kuasa (jika diwakili advokat);
2. Dokumen-dokumen sebagaimana poin 1 harus mendapat persetujuan ketua pengadilan;
3. Setelah mendapat persetujuan sebagaimana poin 2 selanjutnya membayar panjar perkara berdasarkan SKUM;
4. Memberikan bukti bayar panjar perkara kepada pihak pengadilan yang bertugas;
5. Menerima tanda bukti penerimaan surat gugatan;
6. Menunggu panggilan sidang;

Prosedur Pendaftaran Gugatan Perdata Tingkat Banding:

1. Penggugat atau diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan memori banding melalui ketua pengadilan yang mengadili ditingkat pertama dengan membawa dokumen-dokumen permohonan banding, memori banding dan surat kuasa (jika diwakili advokat);
2. Selanjutnya membayar panjar perkara berdasarkan SKUM;
3. Memberikan bukti bayar panjar perkara;
4. Menerima tanda bukti penerimaan surat permohonan banding;
5. Menunggu pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage);
6. Menunggu pemberitahuan kontra memori banding dan salinan kontra memori banding;
7. Menunggu putusan Pengadilan Tinggi.

Prosedur Pendaftaran Gugatan Perdata Tingkat Kasasi:

1. Penggugat atau diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan memori kasasi melalui ketua pengadilan yang mengadili di tingkat pertama dengan membawa dokumen-dokumen permohonan kasasi, memori kasasi dan surat kuasa (jika diwakili advokat);
2. Selanjutnya membayar panjar perkara berdasarkan SKUM;
3. Memberikan bukti bayar panjar perkara;
4. Menerima tanda bukti penerimaan surat permohonan banding;
5. Menunggu pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage);
6. Menunggu pemberitahuan kontra memori kasasi dan salinan kontra memori kasasi;
7. Menunggu putusan Pengadilan Mahkamah Agung.

Kesimpulan

Hukum acara perdata berfungsi untuk menegakan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil yang diatur dalam KUH Perdata, hukum acara perdata bersumber pada dasar hukum RV, RBG dan HIR. Mengenai surat gugatan diatur pada penjelasan Pasal 118 HIR. Prosedur pendaftaran gugatan kini dapat kita liha pada setiap website pada masing-masing pengadilan di setiap daerah, prosedur pendaftaran harus menyiapkan surat gugatan, surat kuasa (jika diwakili advokat, menyiapkan dana untuk membayar panjar perkara hingga menunggu putusan.

 

Dasar hukum:

HIR

Penulis:

TB Agung, SH.