Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi dan mengatur seluruh sektor keuangan di Indonesia. Struktur organisasi OJK terdiri dari dua bagian utama, yaitu Dewan Komisioner dan Pelaksana Kegiatan Operasional. OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan mandat kepada lembaga ini untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.
Dewan Komisioner OJK
Dalam struktur organisasi OJK, Dewan Komisioner memegang peran penting sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi. Dewan ini terdiri dari beberapa posisi kunci yang masing-masing memiliki tanggung jawab tersendiri dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan di Indonesia.
- Ketua adalah figur sentral dalam Dewan Komisioner OJK. Selain memimpin dewan, Ketua juga berperan sebagai anggota aktif dalam berbagai komite strategis dan pengawasan di OJK. Perannya yang luas mencakup memastikan kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan visi dan misi OJK dalam memperkuat stabilitas sektor keuangan.
- Wakil Ketua Dewan Komisioner tidak hanya menjabat sebagai wakil dari Ketua, tetapi juga sebagai Ketua Komite Etik. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Etik, Wakil Ketua bertanggung jawab memastikan bahwa semua kegiatan OJK berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang tinggi, mendukung transparansi dan integritas dalam pengawasan sektor keuangan.
- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memiliki tugas krusial dalam mengawasi sektor perbankan di Indonesia. Selain bertanggung jawab langsung atas pengawasan perbankan, posisi ini juga memerlukan keahlian dalam menanggapi perubahan-perubahan dan tantangan dalam industri perbankan yang dinamis.
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon memiliki wewenang dalam mengawasi pasar modal serta produk-produk keuangan derivatif dan bursa karbon. Tugasnya tidak hanya meliputi pengawasan rutin, tetapi juga mengembangkan kebijakan-kebijakan yang memperkuat transparansi dan pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar modal Indonesia.
- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun bertanggung jawab atas pengawasan sektor asuransi, penjaminan, dan dana pensiun di Indonesia. Posisi ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap regulasi-regulasi sektor asuransi dan dana pensiun, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan kompleks dalam sektor ini.
- Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memegang peran penting dalam mengawasi lembaga-lembaga keuangan non-bank. Tanggung jawabnya meliputi pengawasan terhadap lembaga pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
- Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto memimpin bidang pengawasan terhadap inovasi teknologi dalam sektor keuangan, serta aset keuangan digital dan aset kripto. Posisi ini strategis dalam menghadapi perubahan-perubahan teknologi yang cepat dalam industri keuangan global.
- Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen bertugas untuk mengawasi perilaku pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Selain itu, posisi ini juga bertanggung jawab atas edukasi keuangan dan perlindungan konsumen, memastikan bahwa layanan keuangan yang disediakan memenuhi standar yang tinggi dan memberikan manfaat yang maksimal bagi konsumen.
- Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal di OJK. Tugasnya mencakup memastikan bahwa proses audit berjalan efektif dan efisien, serta memberikan rekomendasi-imendasi untuk meningkatkan manajemen risiko dan kualitas pengawasan di OJK.
- Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia dan Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan masing-masing mewakili otoritas moneter dan pemerintahan dalam Dewan Komisioner OJK. Kehadiran mereka memastikan koordinasi yang baik antara OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan dalam mengambil keputusan strategis untuk sektor keuangan nasional.
Pelaksana Kegiatan Operasional
Memegang peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi strategis yang mendukung kegiatan pengawasan dan regulasi di sektor keuangan. Dalam struktur organisasi ini, Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I, sementara Wakil Ketua memimpin Manajemen Strategis II. Selain itu, kepala eksekutif bidang-bidang pengawasan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan inovasi teknologi keuangan juga memimpin tim-tim pengawasan sektor masing-masing. Dengan demikian, mereka bertanggung jawab langsung dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.
Kesimpulan
Struktur organisasi OJK yang terdiri dari Dewan Komisioner dan Pelaksana Kegiatan Operasional memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap sektor keuangan di Indonesia. Dengan pembagian tugas yang jelas, OJK dapat menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan konsumen di pasar keuangan.
Referensi :
Tentang OJK, Artikel Ojk, Struktur Organisasi, https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/struktur-organisasi.aspx. Diakses pada 1 Juli 2024.
Penulis:
TB Agung, SH.