UNIFIKASI HUKUM

Dalam perjalanan perkembangan hukum di Indonesia, istilah “unifikasi hukum” kerap menjadi sorotan. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan unifikasi hukum? Bagaimana penerapannya di tengah keragaman budaya dan sistem hukum yang berlaku? Mari kita telaah bersama.

Unifikasi hukum merujuk pada upaya menyatukan berbagai peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Tujuannya adalah menciptakan keseragaman dalam sistem hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Hal ini terutama terwujud dalam bidang hukum publik seperti tata negara, administrasi negara, pajak, dan pidana.

Unifikasi hukum bukanlah tugas yang mudah dilakukan, terutama di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan adat istiadat. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan hukumnya sendiri, yang sering kali sulit untuk disatukan dalam satu kesatuan hukum nasional. Sebagai contoh, beberapa hukum adat masih sangat kuat dan diakui di beberapa daerah, yang membuat proses unifikasi menjadi rumit.

Namun, meskipun sulit, upaya unifikasi hukum sangat penting untuk memastikan adanya keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi dalam sistem peradilan. Dengan adanya hukum yang seragam, semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan di mata hukum.

Tujuan Unifikasi Hukum

Tujuan utama dari unifikasi hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sistem Hukum: Dengan adanya hukum yang seragam, proses peradilan dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Tidak akan ada kebingungan terkait peraturan yang berlaku, sehingga mempercepat penyelesaian kasus hukum.
2. Mewujudkan Keadilan: Unifikasi hukum membantu menghilangkan kesenjangan hukum antar wilayah, kelompok sosial, atau individu. Ini berarti semua warga negara akan diperlakukan secara adil di mata hukum, tanpa pandang bulu.
3. Mendorong Integrasi dan Harmonisasi: Di tingkat internasional, unifikasi hukum dapat mempromosikan integrasi dan harmonisasi antara negara-negara. Hal ini membantu dalam mengurangi hambatan hukum dalam perdagangan dan investasi lintas negara.
4. Meningkatkan Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis: Bagi dunia bisnis, kepastian hukum sangatlah penting. Dengan adanya hukum yang seragam, para pelaku bisnis akan merasa lebih aman dan percaya diri dalam melakukan transaksi bisnis.
5. Memfasilitasi Mobilitas dan Interaksi Sosial: Hukum yang seragam juga memfasilitasi mobilitas dan interaksi sosial antar individu, kelompok, atau entitas hukum yang berbeda. Hal ini membantu dalam mendukung integrasi sosial dan pertukaran budaya.
6. Mengurangi Biaya Administrasi dan Kepatuhan: Dengan hanya perlu mematuhi satu set peraturan hukum, biaya administrasi dan kepatuhan bagi individu, perusahaan, dan lembaga akan berkurang. Ini mempermudah proses dan mengurangi beban administratif yang harus ditanggung.

Unsur-Unsur Hukum dalam Unifikasi Hukum

Dalam unifikasi hukum, terdapat empat unsur penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Peraturan Mengenai Tingkah Laku Manusia dalam Bermasyarakat: Hukum harus mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan.
2. Dibuat oleh Badan yang Berwenang: Peraturan hukum haruslah dibuat oleh lembaga atau badan yang memiliki kewenangan untuk melakukannya, seperti lembaga legislatif atau eksekutif.
3. Bersifat Memaksa secara Umum: Peraturan hukum harus memiliki sanksi atau hukuman yang dapat diterapkan apabila ada pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.
4. Sanksi Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku: Sanksi atau hukuman yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku, untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.

 Faktor yang Mempengaruhi Unifikasi Hukum di Indonesia

Di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan unifikasi hukum, antara lain:

1. Kekuatan Tradisi dan Agama: Indonesia memiliki keragaman budaya dan agama yang kuat, yang sering kali menjadi hambatan dalam upaya unifikasi hukum.
2. Pandangan Tradisional tentang Kehidupan Keluarga: Pandangan tradisional tentang kehidupan keluarga juga dapat mempengaruhi proses unifikasi hukum, terutama dalam hal pernikahan, warisan, dan hukum keluarga.
3. Pandangan tentang Hubungan Antar Daerah dalam Kelompok Bangsa: Pandangan tentang hubungan antar daerah dalam kelompok bangsa juga turut memengaruhi pelaksanaan unifikasi hukum. Terkadang, ada dorongan untuk mempertahankan otonomi daerah serta melindungi keunikan budaya lokal.

Kesimpulan

Unifikasi hukum merupakan langkah penting dalam membangun keseragaman dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun memiliki tantangan tersendiri, upaya unifikasi hukum perlu terus dilakukan demi terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi dalam sistem peradilan. Dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi dan menjaga prinsip-prinsip yang telah disebutkan, diharapkan unifikasi hukum di Indonesia dapat tercapai dengan baik.

 

Referensi:

Website Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-unifikasi-hukum-tujuan-dan-unsur-hukumnya/ diakses pada 03 Juni 2024.

Penulis:

TB Agung, SH.